Sistem Manajemen Pengamanan (SMP Bag 2)

BAB II

SMP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan atau instansi / lembaga pemerintah di wilayah hokum Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Standar dan Penerapan

Pasal 4

Standar SMP meliputi :

1.           penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMP;

2.           perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan;

3.           penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan;

4.           pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

5.           peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

Pasal 5

1.           Unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan SMP pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, terdiri atas:

a.         pemeliharaan dan pembangunan komitmen;

b.        pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;

c.         manajemen risiko pengamanan;

d.        tujuan dan sasaran;

e.         perencanaan dan program;

f.          pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;

g.         konsultasi, komunikasi dan partisipasi;

h.        pengendalian dokumen dan catatan;

i.          penanganan keadaan darurat;

j.          pengendalian proses dan infrastruktur;

k.         pemantauan dan pengukuran kinerja;

l.          pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;

m.       pengumpulan dan penggunaan data;

n.        audit;

o.        tinjauan manajemen;

p.        peningkatan berkelanjutan.

Penjelasan mengenai standar dan penerapan SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.